Revolusi Bung Karno

Ajaran Revolusi Bung Karno

Ir. Soekarno

Pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang diucapkan menyusul Dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945, akibat gagalnya Konstituante menetapkan UUD yang definitive, setelah dua kali penggantian UUD. Penggantian pertama dengan berlakunya UUD RIS (Negara federasi) yang gagal, hanya enam setengah bulan, kemudian diganti dengan UUDS 1950 (sistam parlementer), juga gagal. Akhirnya disepakati UUD 1945 inilah yang paling sesuai untuk membangun Indonesia. Pidato ini kemudian dirumuskan menjadi manifesto Politik yang menjelaskan tentang dasar, tujuan, kekuatan, lawan yang dihadapi, dan hari depan bangsa. Setiap tahun Manifesto Politik diberi pedoman pelaksanaan yang dimuat dalam pidato:

-  17 Agustus 1960 : Jalannya Revolusi Kita (Jarek 1960)

-  17 Agustus 1961: Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan (Resopim 1961)

-  17 Agustus 1962: Tahun Kemenangan (Takem 1962)

-  17 Agustus 1963: Genta Suara Revolusi Indonesia (Gesuri 1963)

Jarek 1960

-       Revolusi adalah peledakan kemauan kolektif suatu bangsa

-       Tanpa teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner

-       Revolusi dapat dicetuskan oleh beberapa orang kepala panas, ia hanya dapat diselesaikan oleh orang-orang revolusioner yang sejati

-       Bukan rakyat sebagai alat demokrasi, melainkan demokrasi sebagai alat rakyat

-       Progrsif berarti mengabdi kepentingan rakyat; konservatif-kompromistis-reaksioner mengabdi kepada segolongan kecil saja, atau menjadi kaki tangan kepentingan asing.

Resopim 1961

-       Politiek is machtsvorming en machtsaanwending

-       Demokrasi terpimpin, demokrasi saja dapat menjurus ke liberalisme,

-       terpimpin saja adalah diktatur fasis. Revolusi menuju sosialisme, di

-       bawah satu pimpinan nasional.

-       Demokrasi terpimpin bukan adu suara dalam pemungutan, bukan "one

-       man one vote", bukan mayoritas lawan minoritas, bukan oposisi lawan

-       yang berkuasa, bukan penguasa mealawan oposisi, bukan medan

-       pertempuran antar opponent

*)Taken 1962

-       A revolution is not a very polite thing, ada garis pemisah antara kawan dan lawan.

*) Taken berarti Tugas-Tugas

Gesuri 1963

-       Apabila kita tidak segera kembali ke jalan revolusi, maka kelak sejarah akan mencatat: di sana, di antara benua Asia dan Benua Australia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, ada bangsa yang mula-mula mencoba untuk hidup sebagai bangsa, tetapi akhirnya menjadi kuli di antara bangsa-bangsa, kembali menjadi "een natie van koelies, en een koelie onder de naties"

-       Tiada revolusi apabila tidak menjalankan konfrontasi terus menerus, dan tiada revolusi apabila tidak berupa satu disiplin yang hidup di bawah satu pimpinan.

-       Bukan "machines decide everything" melainkan "cadres decide everything"

-       Hari depan kita adalah sosialisme, tidak ada toleransi terhadap keinginan, konsepsi, dan tindakan yang serba menuju kapitalisme, tetapi juga tidak bisa langsung melompat ke sosialisme tanpa melalui perjuangan nasional demokrasi dengan melenyapkan lebih dulu sisa-sisa imperialisme dan feodalisme.

***

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 28, 1963. POLITIK KEGIATAN. Penetapan Presiden Republik Indonesia

No. 5 tahun 1963, tentang Kegiatan Politik (Pendjelasan dalam

Tambahan-Negara tahun 1963 No. 2544).

Presiden Republik Indonesia

Menimbang: bahwa untuk mengamankan djalannja Revolusi Indonesia dalam

menudju susunan masjarakat jang adil dan makmur, perlu adanja

bimbingan terhadap kebebasan demokrasi dalam keadaan Tertib Sipil

sesuai dengan ketentuan dalam RESOPIM tentang Keamanan dan Kegiatan

Politik dan ketentuan-ketentuan dalam ketetapan M.P.R.S.

No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai

garis-garis besar daripada Haluan Negara;

Menimbang: bahwa peraturan ini adalah dalam rangka penjelesaian

Revolusi, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Kegiatan Politik.

Pasal 1

(1) Jang dimaksud dengan Kegiatan Politik dalam Penetapan Presiden

ini, ialah kegiatan-kegiatan jang langsung atau tidak langsung dapat

mempengaruhi Dasar dan Haluan Negara serta pelaksanaannya.

(2) Kegiatan Politik jang dilakukan oleh badan-badan jang dibentuk

oleh Pemerintah tidak diatur oleh penetapan ini.

Pasal 2

Kegiatan Politik tersebut dalam pasal 1 harus:

(1) Ditudjukan kepada pelaksanaan usaha-usaha pokok revolusi.

(2) Dalam batas-batas Demokrasi Terpimpin dan Resopim

(3) Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 3

Barangsiapa akan mengadakan Kegiatan Politik jang berupa

rapat-rapat/pertemuan-pertemuan atau demonstrasi-demonstrasi,

diwadjibkan dalam waktu tiga kali dua puluh empat djam sebelumnja

memberikan hal itu kepada Kantor Polisi setempat dan Pengurus Front

Nasional setempat disertai dengan keterangan-keterangan sedjelas-

djelasnya tentang tudjuan, sifat dan tjara pelaksanaannja.

Pasal 4

Para pengikut rapat umum dan demonstrasi politik dilarang membawa

segala matjam bentuk sendjata dan/atau alat peledak.

Pasal 5

Barangsiapa melakukan Kegiatan Politik dengan tjara rapat-rapat,

pertemuan-pertemuan, demonstrasi-demonstrasi, melakukan pentjetakan,

penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjebaran, perdagangan atau

penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-lukisan,

klise-klise atau gambar-gambar, jang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Penetapan ini, dihukum dengan

hukuman pendjara setinggi-tingginja lima tahun.

Pasal 6

Barangsiapa tidak memenuhi kewadjiban jang dimaksud dalam pasal 3

atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 4 Penetapan

ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginja satu tahun.

Pasal 7

Petugas Kepolisian dapat membubarkan, menghentikan atau mengambil

tindakan lain terhadap Kegiatan Politik jang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam Penetapan ini.

Pasal 8

(1) Tindak pidana tersebut dalam pasal 5 Penetapan Presiden ini

adalah termasuk kedjahatan.

(2) Tindak pidana tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini

termasuk pelanggaran.

Pasal 9

Barang-barang jang digunakan dalam tindak pidana tersebut dalam pasal

4 dan 5 Penetapan Presiden ini, dapat dirampas atau dimusnahkan.

Pasal 10

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963. Agar

Supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan

Penetapan ini dalam penempatan dalam Lembaran-Negara Republik

Indonesia.

     Ditetapkan di Djakarta

     pada tanggal 7 Mei 1963

     Presiden Republik Indonesia

                  SUKARNO

        Diundangkan di Djakarta

        pada tanggal 7 Mei 1963

           Sekretaris Negara

             MOHD. ICHSAN